Newsbisnis.id
Jakarta, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta dan sejumlah ormas termasuk FBR dan Forkabi yang tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta menggelar deklarasi pilkada damai dan anti politik uang.
Deklarasi itu digelar di Lapangan Blok S, Jalan Birah III, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).
Pembacaan deklarasi pilkada damai dan anti politik uang dipimpin langsung oleh Katib Syuriah PWNU Jakarta ” Lukman Hakim Hamid” yang kemudian diikuti oleh massa peserta.
“Kami Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Damai dan Satgas Anti Money Politic menyatakan komitmen bersama untuk penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024 yang aman, damai, dan bermartabat.
Dalam deklarasi tersebut, Aliansi Warga Jakarta juga menyatakan komitmennya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“Bertekad untuk menyukseskan Pilkada Jakarta yang berintegritas, jujur, adil, dan bermartabat. Menyerukan Pilkada Jakarta yang bebas dari penyebaran hoaks, fitnah, dan adu domba. Serta menolak segala bentuk intimidasi dan politik uang,”
Ketua Panitia Satgas Anti Money Politic Husni Mubarok Amir menuturkan, deklarasi ini merupakan upaya menjaga iklim demokrasi tetap sejuk.
“Ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita menjaga iklim demokrasi agar tetap sejuk di kampung kita sendiri, yaitu Kota Jakarta yang kita cintai,” ujar Husni.
Selanjutnya Ketua Umum FBR Lutfi Hakim mengatakan, pihaknya tidak ingin warga Jakarta memilih calon pemimpin karena adanya politik uang.
“Oleh karenanya menghadapi Pilkada 2024 ini, kami tidak menginginkan bahwa calon-calon yang dipilih berdasarkan hanya karena persoalan yang sepele, persoalan uang, persoalan sembako. Bukan lebih pada konsep dan gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para paslon berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan saat memimpin lima tahun ke depan,” ucap Lutfi.
Lutfi menyebut pihaknya tidak akan main hakim sendiri jika menemukan dugaan pelanggaran saat pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.
Kami akan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak akan main hakim sendiri. Ketika ada kecurangan, maka kita akan serahkan kepada Bawaslu, karena mereka yang berhak mengambil tindakan,” pungkas Lutfi Hakim.
Deklarasi ini dihadiri ribuan orang dari berbagai ormas. Mereka berkumpul di depan panggung utama.
