Berita Terkini,Sosial/Politik

*Penyampaian Pernyataan Partai Umat Mengenai Konplik Agraria*

Spread the love

Newsbisnis.id.

Jakarta, Partai Umat adakan  pernyataan pers yaitu Partai umat menilai bahwa Jokowi gagal mengelola konplik agraria yang terjadi 5 tahun terakhir ini, yang dilaksanakan dikantor DPP Partai Umat jl Tebet Timur Dalam Raya no 63 Tebet Jakarta Selatan Jumat 8/10_2021.

Ridho Rahmadhi selaku ketua umum partai umat menjelaskan bahwa pemerintah telah gagal mengelola konplik agraria yang terjadi selama 5 tahun terakhir yang menyebabkan meluasnya ketimpangan dan ketidak adilan diseluruh Indonesia sudah sangat parah.

Konplik yang berakar pada perampasan tanah yang hampir merata terjadi diseluruh Indonesia sering tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan rakyat.

Pemerintah masih bermain-main dengan penyelesaian yang parsial , bahkan tak jarang melibatkankan aparat keamanan yang haram hukumnya dalam negara demokrasi.

Dimasa pandemi ini konplik agraria meningkat, ini karena perusahaan besar memanfaatkan pandemi untuk melakukan ekspansi bisnis di wilayah pedesaan yang kondisinya tidak separah perkotaan. Data konsorsium pembaruan agraria (KPA) menunjukkan bahwa khusus di masa pandemi ini  2020 terjadi peningkatan konplik agraria masing2 28 % diskitar perkebunan dan 100% di sektor kehutanan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai kekuatan politik bangsa, Partai Ummat merasa berkewajiban untuk memberi peringatan kepada pemerintah supaya jangan lagi bermain-main atau menganggap sepele konflik agraria yang sangat potensial menyalut kerusuhan sosial.

Soal ketidak-adilan ini adalah soal distribusi lahan, bukan soal sertifikasi lahan. Dengan segala hormat, jangan lagi anggap bagi-bagi sertifikat sebagai solusi.

Atas dasar hal di atas, Partai Ummat dengan ini menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah. yaitu:

1. Agar pemerintah segera membentuk Badan Otorita Reforma Agraria, yang merupakan perintah dari Tap MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA dan PSDA);

2. Agar pemerintah segera mengumpulkan data penguasaan agraria yang valid dan terintegrasi.

3. Agar pemerintah segera mewujudkan “Peta Tunggal Agraria” dan road map penyelesaian sengketa agraria.

Selanjutnya, sebagai bentuk konkret partisipasi dan peran aktif Partai Ummat dalam upaya penyelesaian konflik agraria, Insya Allah Partai Ummat akan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Ummat, yang akan :

1. Memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang menjadi korban konflik agraria atau konflik struktural lainnya.

2.Memberikan pendampingan kepada anggota masyarakat mendapatkan sertifikat atau kepastian hukum dari lahan yang sudah digarap dan dikuasainya sangat lama.

Terakhir, Partai Ummat juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan Perpres No. 86/2018 tentang penyelenggaraan Reforma Agraria.

Anda mungkin juga suka...