Berita Terkini,Lifestyle

“Soal Pemaksaan Vaksin Covid 19 Pemprov DKI Jakarta Melaggar HAM”

Spread the love

Jakarta, newsbisnis.id

Vice President, DPP KAI Juju Purwantoro mengomentari terkait Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang saat ini gencar mewajibkan masyarakat untuk melaksanakan dan menerima vaksinasi covid-19 sebagai suatu kewajiban.

Juju mengatakan, hal tersebut misalnya menjadi salah satu syarat dalam layanan atau fasilitas publik, seperti memasuki pusat perbelanjaan (mal, swalayan), memasuki hotel, berbelanja di toko kelontong, memasuki fasilitas medis, dan penggunaan angkutan umum.

Terkait ketentuan tersebut, kata dia, telah diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 966/ 2021, maka Gubernur DKI dan jajaran aparat Satgas Covid-19 memiliki wewenang dan berhak memerintahkan ataupun mewajibkan (imperatif) warganya untuk melakukan/menerima vaksin covid-19.

Juju pun mempertanyakan bahwa apakah Pemprov DKI Jakarta bisa memaksakan vaksin bagi masyarakat dan apakah tidak melanggar hak asasi manusia (HAM)

“Apakah perintah tersebut memiliki alas hukum yang kuat (konstitusional), tidak melanggar hak pasien dan HAM?” kata Juju dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).

Juju juga menyinggung soal banyaknya masyarakat yang mendapat efek samping setelah vaksin. Bahkan, ada yang sampai meninggal dunia.

Faktanya, pasca imunisasi banyak korban sakit serius, bahkan sampai meninggal dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa adanya pertentangan hukum (conflict of interest), dan kontroversi antara Kepgub DKI No. 966/2021, dengan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.

Juju menerangkan, pasal 5 ayat (3) terdapat klausul; “Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Demikian juga tentang tindakan dokter/medis, diatur Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 dan UU No.29/ 2004, pasal 45, tentang `informed consent`, yaitu persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien.

Juju menegaskan, undang-undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, adalah sebagai UU Khusus (Lex Specialis), yang mengatur tentang penanganan wabah, tidak ada sanksi hukum bagi warga penolak vaksinasi.

“Oleh karenanya, pada peraturan perundang-undangan dibawahnya seperti Peraturan Presiden No.99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, maupun Kepgub DKI No.966/2021, Gubernur DKI dan jajaran aparat Satgas Covid-19 di daerah tidak berhak mewajibkan dan memaksa warga untuk menerima vaksin,” jelas Juju.

Apalagi, kata dia, adanya hambatan dalam persyaratan layanan administrasi kependudukan, bagi warga yang seharusnya berhak merima Bansos.

“Kalau benar itu dilakukan oleh Pemda, maka tindakan tersebut merugikan masyarakat dan ilegal,” tegasnya.

Juju menambahkan, tindakan kedokteran/medis, tentunya harus memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya (informed consent).

“Hal itu sesuai Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 dan UU Nomor 29 Tahun 2004, pasal 45,” pungkasnya.

 

Anda mungkin juga suka...